Business Today
Menjadi seorang entrepreneur adalah pilihan professional dan sejatinya entrepreneur diharapkan mampu mengamatai dan menganalisis apa yang terjadi di lingkungan bisnis masing-masing. salah satunya adalah bagaimana melihat hal-hal yang berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jelas, bicara tentang korupsi di negara ini adalah sebuah penyakit yang sudah menggerogoti bangsa ini dan pastinya akan membuat negara ini hancur.
Tidak dapat dipungkiri bagaimana kondisi negara Indonesia yang kalau banyak orang menyebutkan menuju jurang kehancuran karena seringkali kebijakan dan peraturan yang dibuat membuat banyak pembangunan yang tidak berjalan dengan baik. Inilah yang dirasakan oleh banyak orang, termasuk entrepreneur yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks pembangunan bangsa dan juga tidak bisa dilepaskan dari perangkap korupsi tersebut.
Bicara tentang korupsi yang terjadi di negara ini tentu harus menjadi perhatian para entrepreneur karena itu akan berhubungan dengan bagaimana bisnis yang dijalankan oleh masing-masing entrepreneur. jangan sampai terjadi entrepreneur terjebak dengan korupsi tersebut. Seolah-olah menjadi faktor yang membuat bisnis menjadi tidak berjalan dengan baik untuk mencapai keunggulan bersaing ditengah tingginya persaingan bisnis saat ini.

Seiring dengan perjalanan pemberantasan korupsi di negeri ini, perdebatan tentang korupsi menjadi tinggi dan pastinya menuntut bagaimana korupsi benar-benar dihilangkan sampai ke akar-akarnya. Akan tetapi, ada saja yang mencoba untuk terus bisa mendapatkan kesempatan bagaimana korupsi tetap bisa ada dan bahkan di biarkan. Tentu hal ini ada logika yang salah dan dilihat dari motivasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh banyak orang, khususnya dengan masyarakat yang berharap dapat terus mengurangi keberadaan korupsi.
Hal ini terlihat pada bagaimana perdebatan pada revisi undang-undang tentang KPK yang berharap dilakukan revisi pada beberapa pasal. Secara kasat mata, terlihat adanya keinginan bagaimana mengurangi kewenangan KPK terhadap pemberantasan KPK. Tentu hal ini menjadi sebuah catatan karena bertentangan dengan keinginan dari masyarakat dimana KPK sejatinya harus diperkuat dan bukannya diperlemah. Inilah intinya.
Untunglah hari ini pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh presiden dimana membangun komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK yang selama ini sudah diperdebatkan oleh masyarakat melalui media, baik online maupun off line. Tentu hal ini perlu menjadi perhatian karena itulah aspirasi rakyat. Jadi, bersyukur tidak jadi direvisi saat sekarang ini. 
Share To:

meriza hendri

Post A Comment: