BUSINESS TODAY
Dalam beberapa media, dinyatakan bahwa banyaknya dana pemerintah mengendap di perbankan dengan alasan pemerintah Daerah Khawatir akan dikriminalisir akibat dari keputusan yang dibuatnya dalam penggunaan dana  tersebut. Ada 246 triliunan rupiah yang mengendap dan tidak menjadi sebuah hasil yang ditargetkan pemerintah berupa pembangunan di berbagai daerah sesuai dengan  yang sudah direncanakan pemerintah.

Bicara tentang kriminalisasi, tentu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah alasan yang membuat pemerintah daerah tidak menjalankan pembangunan dan hanya menempatkan uang di perbankan. Kriminalisasi bukanlah hal  yang ditakutkan. Kalaupun ada berhubungan dengan polisi ataupun kejaksaan, pasti ada aturan yang mungkin dilanggar. Intinya, selalu ada resiko yang melekat pada setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah.


Sebagai seorang entrepreneur, tentu hal ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga karena berhubungan dengan bagaimana kembali kepada manajemen resiko  yang harus dijalankan oleh setiap entrepreneur terhadap keputusan yang mereka buat. Resiko itu bisa timbul dari kurang tertbinya entrepreneur dalam hal administrasi yang melekat pada setiap keputusan tersebut. Administrasi seringkali diabaikan oleh para entrepreneur dalam keputusannya karena hanya bersifat pendukung dan bukanlah sesuatu yang pokok. Dengan alasan kepentingan kecepatan dalam membuat keputusan, administrasi menjadi sesuatu yang bisa diabaikan dulu. Yang penting keputusan yang dibuat bisa menyelesaikan masalah terlebih dahulu.

Kerangka berfikir ini seringkali ada di benak masing-masing entrepreneur, sementara, ini harus dikurangi karena akan berdampak kepada tidak taatnya administrasi yang dibuat oleh para entrepeneur. Jelas ini akan berpotensi dalam kesalahan administrasi dan menjadi awal untuk terjadinya kesalahan prosedur dan menjadi awal untuk para penegak hukum untuk menilai ini adalah sebuah kesalahan mendasar yang dilakukan oleh para entrepreneur.

Oleh karena itu, seorang entrepreneur harus kembali lagi kepada bagaimana mereka memperhatikan standard Operating Procedures (SOP) yang ada di perusahaan dan memahami sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan untuk terhindar dari masalah administrasi. Pemahaman yang baik terhadap SOP adalah awal untuk membangun aktivitas bisnis yang jauh dari permasalahan seperti yang dikhawatirkan oleh pemerintah daerah.

Setelah itu, entrepreneur fokus dalam menerapkan SOP dan bahkan menjadi pihak yang benar-benar menjaga konsistensi menerapkan SOP, termasuk juga dengan karyawan yang menjalankan aktivitas bisnis. Tidak ada alasan karyawan untuk tidak menerapkan SOP. Bagaimana dengan anda? Masih takut menggunakan anggaran yang sudah dibuat? Hmmm…



Share To:

meriza hendri

Post A Comment: